JAKARTA (SURYA24.COM) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sekitar 460 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat transaksi janggal senilai Rp300 triliun.

       Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga 2023.

    "Ada 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3).

    "Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons," sambungnya seperti dilansir cnnindonesia.com.

     Mahfud mengatakan laporan kejanggalan sesekali ditindaklanjuti usai terendus oleh publik layaknya kasus pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak.

      Mantan Ketua MK itu mensinyalir laporan yang tak ditindaklanjuti itu adalah buntut kesibukan di kementerian tersebut.

    "Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut saya," katanya.

     Kendati demikian, Mahfud mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani atas upaya dalam mengusut laporan transaksi janggal hingga triliunan rupiah, saat Kemenkeu empat kali berganti pucuk kepemimpinan sejak 2009.

    Mahfud sebelumnya menyinggung transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian besar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu.

    Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.

     "Kemarin ada 69 orang [pegawai Kemenkeu berharta tak wajar] dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang, hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," ucap Mahfud.

‘Saling Salip Seperti Bus AKAP'

    Seperti diketahui Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono tengah menjadi sorotan setelah aset kekayaannya dianggap tidak sesuai dengan profil. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun mengungkap transaksi aneh yang melibatkan keduanya.

      Kepala PPATK Ivan Yustiavandana awalnya menjelaskan temuan transaksi mencurigakan terkait Andhi Pramono. Ivan mengatakan temuan itu telah diserahkan kepada KPK sejak awal 2022.

     "Sejak awal 2022 lalu, sudah setahun lalu (dilaporkan). Karena ada indikasi itu makanya kami serahkan," kata Ivan saat dihubungi detikcom, Kamis (9/3/2023).

    Ivan lalu mengungkap bentuk transaksi aneh berkaitan dengan Andhi Pramono. Kepala Bea Cukai itu rupanya acap kali menerima setoran dari perusahaan dengan jumlah besar dari riwayat transaksi yang ditemukan PPATK.

    "Banyak setoran tunai dari perusahaan-perusahaan," katanya.

    Nilai transaksi melibatkan Andhi Pramono ini belum dijelaskan detail oleh PPATK. Namun, ketika ditanya soal lebih besar mana transaksi Andhi Pramono dibanding Rafael Alun, Ivan menjawab dengan analogi.

   "Seperti bus AKAP, saling salip," ujar Ivan. Dia menjawab soal lebih besar mana transaksi yang ditemukan di Rafael Alun dengan Andhi Pramono.

     Seperti diketahui, nama Andhi Pramono mendadak viral di media sosial. Hal itu terjadi karena beredarnya video yang menampilkan rumah nan megah berkelir putih yang dinarasikan sebagai aset milik Andhi. Istri dan putrinya juga diketahui beberapa kali tampil mengenakan barang-barang branded yang mahal.

    KPK mengatakan telah menerima LHA terkait harta Andhi Pramono yang dinilai tidak sesuai profil itu. KPK akan memanggil Andhi Pramono pekan depan.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan LHA milik Andhi Pramono telah diterima pihaknya sejak Maret 2022. Laporan itu akan ditindaklanjuti.

    "Hari ini kita juga dapat informasi ada di media sosial itu ya Bea Cukai Makassar, Saudara APR. LHA sudah kirim laporan ke KPK Maret 2022 dan sudah kita tindak lanjuti," kata Pahala di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

    Pahala mengatakan proses klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Andhi Pramono akan dilakukan. KPK akan melakukan klarifikasi kepada Andhi Pramono pekan depan.

    "Kita klarifikasi kepada Saudara APR, Andhi Pramono ya, mungkin minggu depan akan kita undang," ujar Pahala.

     Merujuk pada LHKPN, Andhi diketahui terakhir menyetorkannya ke KPK pada 16 Februari 2022. Adapun harta Andhi yang tertuang di LHKPN berjumlah Rp 13,7 miliar.

 Modus Kongkalikong

    Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus yang dilakukan pejabat Kementerian Keuangan dengan kantor konsultan pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggola mengatakan, keterlibatan pegawai pajak dengan konsultan pajak dan wajib pajak sangat rentan. Wajib pajak berkepentingan membayar pajak seminimal mungkin.

    "Ini kan resikonya orang pajak, dia kan berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin," kata Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

   Dalam hal ini petugas pajak memiliki kepentingan atas nama negara memungut pajak semaksimal mungkin. Namun di sisi lain petugas pajak berpotensi disuap untuk membuat besaran kewajibannya berkurang.

   "Muncul resiko ketika dia ketemu, bahwa yang ini mau sedikit banget, yang ini mau banget, nah resiko itu yang kita bilang," kata dia seperti dilansir merdeka.com.

    Makanya dalam penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap 280 perusahaan terafiliasi pegawai Kemenkeu, fokusnya pada alur korupsi. Bukan harta kekayaan para pegawai pajak yang masuk dalam daftar KPK.

    "Resiko itu yang kita bilang kenapa kita cari bukan soal kekayaannya, kita cari korupsinya. Karena itu yang paling mungkin dari hubungan petugas pajak dan wajib pajak yang paling mungkin gratifikasi dan suap," kata dia.

    Dia menjelaskan definisi penerimaan terkait jabatan dan wewenang pegawai pajak dalam menetapkan besaran kewajiban yang perlu dibayar wajib pajak. "Kalau dia ada nerima dari yang wajib pajak, terkait wewenang dia, wewenang dia kan menetapkan, memeriksa itu yang kita cari," kata dia.

    Sementara itu terkait peran konsultan pajak dianggap sebagai pihak ketiga. Atas 'jasa' berupa kesepakatan besaran pajak tersebut wajib pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.

    "Yang terjadi kalau wajib pajak ngasih langsung ke dia kan ada deteksi rekening bank, atau kalau kasih tunai bisa dilihat di sana. Nah dengan dia berbisnis, buka PT apalagi PT-nya konsultan pajak, ada kemungkinan mengalirkan pembayaran ke PT konsultan pajak baru dari situ dia ngambil," bebernya.

    Sementara itu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat atau pegawai pajak ini secara terus terang melaporkan kepemilikan saham atau perusahaannya. Hanya saja, yang dicatatkan merupakan modal awal pendirian perusahaan atau saham yang ditanamkan.

   "Karena di LHKPN nilai perusahaan tidak dicantumkan, cuma sahamnya aja. Kalau sahamnya 50 lembar, selembarnya Rp1 juta ya cuma Rp50 juta," kata

    Sebaliknya, terkait kinerja perusahaan atau penghasilannya memang tidak disampaikan di LHKPN. "Urusan konsultan pajak dapatnya Rp1 triliun tidak ada di LHKPN, resiko jadinya kan," sambung dia.

     Sehingga menurutnya tidak etis bagi Pahala ada pejabat pajak yang punya saham atau terafiliasi dengan kantor konsultan pajak. "Konsultan pajak kita bilang tidak etis karena urusan pajak ya konsultan pajak, plus dia membuka peluang utk menyamarkan, perusahaan lain juga mungkin," kata dia.

      Hal ini yang terjadi pada perusahaan milik istri Rafael Alun Trisambodo. Patut diduga ada aliran yang masuk ke kantong Rafael melalui perusahaan konsultan pajaknya. "Yang RAT kita minta yang diaudit dong karena kalau ada pemasukan ke sana secara tidak langsung pemasukan utk pemegang saham," pungkasnya. 

  Remunerasi Tinggi

   Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengomentari informasi dari Menko Polhukam Mahfud Md soal adanya transaksi janggal nan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Putri mengatakan, jika info itu benar adanya, ada wujud penyelewengan integritas oleh pegawai. Ini mengherankan.

     "Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea-Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," kata Puteri kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

    Puteri menyebut aksi penyelewengan tersebut dapat memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu. Ia meminta Kemenkeu menegakkan integritas kepada jajarannya.

    "Saya rasa Kementerian Keuangan juga perlu segera meninjau kembali dan mengevaluasi atas upaya penegakan integritas yang selama ini berjalan. Karena semestinya perlu upaya identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang," kata dia.

     Menurutnya, penanaman nilai-nilai integritas menjadi landasan penting untuk mendukung tahapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Kemenkeu, lanjut Puteri, harus melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis dan infrastruktur.

    "Dengan begitu, harapan kami di Komisi XI sebagai mitra kerja tentu agar pegawai Kementerian Keuangan senantiasa menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara," imbuhnya.

Muncul Transaksi Rp 300 T

    Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu terjadi sejak 2009. Dia mengatakan saat itu sudah dilaporkan tapi tidak ada kemajuan.

   "Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," kata Mahfud dalam pernyataan, dilihat di YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3).

     Mahfud mengatakan, sejak 2009, tidak ada ada kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi mencurigakan tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo, yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy, terhadap David.***